EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
Jakarta –Ekspresi Banten, Ruang publik kembali diwarnai kegelisahan setelah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan puluhan personel TNI berada di kawasan Polda Metro Jaya pada dini hari. Rekaman tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam spekulasi yang hingga kini belum memperoleh penjelasan resmi dari institusi terkait.
Narasi yang berkembang di media sosial mengaitkan kehadiran personel tersebut dengan dugaan adanya permintaan agar seorang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait proyek pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk PT PLN dibebaskan. Namun demikian, hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi yang membenarkan maupun mengonfirmasi kebenaran klaim tersebut.
Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, ruang kosong informasi merupakan lahan subur bagi tumbuhnya spekulasi. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar kebutuhan komunikasi publik, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi negara dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Pertanyaan yang mengemuka di tengah publik sesungguhnya sangat mendasar: apabila hukum benar-benar berlaku setara bagi setiap warga negara, mengapa muncul persepsi bahwa terdapat kekuatan tertentu yang mampu memengaruhi jalannya proses penegakan hukum?
Supremasi hukum merupakan fondasi utama negara hukum. Proses penyidikan, pemeriksaan, hingga penegakan keadilan harus terbebas dari tekanan, intimidasi, maupun intervensi dalam bentuk apa pun. Tidak boleh ada individu ataupun institusi yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan modal sosial yang sangat berharga. Karena itu, setiap peristiwa yang berpotensi menimbulkan keraguan harus dijawab melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan penjelasan yang objektif, sehingga tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Masyarakat telah berkali-kali menyuarakan harapan agar hukum tidak lagi dipersepsikan tajam terhadap kelompok lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuatan yang memiliki pengaruh. Persepsi semacam ini, apabila terus dibiarkan, berpotensi menggerus wibawa institusi penegak hukum serta mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Kini, publik menanti penjelasan resmi dari aparat terkait mengenai maksud dan tujuan kehadiran personel TNI di kawasan Polda Metro Jaya pada waktu tersebut. Kejelasan informasi menjadi sangat penting agar seluruh fakta dapat dipahami secara utuh, sekaligus menghentikan spekulasi yang terus berkembang di ruang publik.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya jawaban atas sebuah peristiwa, melainkan kredibilitas negara dalam memastikan bahwa hukum berdiri di atas kepentingan apa pun. Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang mampu menunjukkan kekuasaan, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.(RR)
