Tangerang Selatan –Ekspresi Banten Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Provinsi Banten menyoroti keras kebijakan anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. PW HIMMAH Banten menemukan fakta bahwa alokasi anggaran untuk perjalanan dinas justru lebih besar ketimbang bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.
“Ini adalah bentuk kemunduran dan kegagalan Pemkot Tangsel dalam menata prioritas pembangunan. Bagaimana mungkin anggaran rakyat dihamburkan untuk perjalanan dinas, sementara kebutuhan mendasar masyarakat seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur justru diabaikan?” tegas Rizki Syahputra, S.H.I., M.H dalam keterangan resminya kepada media hari ini.
Menurut Rizki, penggunaan APBD seharusnya menitikberatkan pada pemulihan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta pemenuhan sarana prasarana publik. Namun, realitas yang terjadi justru memperlihatkan betapa kuatnya kepentingan birokrasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
“Kami menilai Pemkot Tangsel telah gagal memahami amanah anggaran. Rakyat masih mengeluh jalan rusak, banjir akibat drainase buruk, hingga kesulitan mengakses bantuan sosial. Tetapi pejabat malah sibuk bepergian dengan dana besar. Ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan anggaran,” lanjutnya.
PW HIMMAH Banten juga mendesak DPRD Tangsel untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi serta audit terhadap pos-pos anggaran perjalanan dinas. HIMMAH menegaskan akan terus mengawal isu ini, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi turun ke jalan jika Pemkot tidak segera melakukan koreksi.
“Anggaran daerah adalah amanah rakyat, bukan fasilitas mewah bagi pejabat. Kami menuntut transparansi, efisiensi, dan keberpihakan penuh kepada kepentingan masyarakat,” tutup pernyataan resmi PW HIMMAH Banten. (Hanafi)
EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
