EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
EKSPRESIBANTEN.ID — Forum Konsultasi Publik Pendataan Awal Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tangerang dengan tema “Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat” bertempat di Ruang Rapat Kantor Kelurahan Nambo Jaya, Jumat (12/5/2023).
Dzubie Muchnlisin, ST selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan (Kasi Kemas) Kelurahan Nambo Jaya berkenan membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP. Menurut Dzubie kegiatan ini adalah kinerja sosialisasi BPS yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 10 Mei 2023, dan diikuti oleh jajaran RW 01, RW 04, dan RW 05 dengan jumlah peserta 18 orang.
“Hari ini adalah hari pelaksanaan kedua FKP yang diikuti oleh 2 (dua) RW, yaitu RW 02 dan RW 03 dengan komposisi melibatkan langsung 12 RT yang terdiri dari RW 02 6 (enam) RT dan RW 03 juga 6 (enam) RT dengan jumlah peserta 21 orang,” urai Dzubie Muchnlisin kepada awak media usai kegiatan tersebut berlangsung.
Lebih lanjut dia memaparkan bahwa kegiatan Forum Konsultasi Publik Pendataan Awal Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tangerang ini bertujuan untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ektrem, integrasi program, dan menuju satu data Indonesia.
Kegiatan ini dilakukan, sambung Dzubie, karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk untuk menentukan target program pembangunan, serta belum terlaksananya kontrol kualitas data dan ketepatan waktu pemutakhiran data tersebut. “Data hasil Pendataan Awal Regsosek akan dijadikan acuan pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program terkait sosial ekonomi,” imbuhnya.
Lurah Nambo Jaya Hadi Dharmawan, S.Sos secara khusus menambahkan, bahwa tujuan Regsosek adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, dan untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Intinya, adalah kegiatan Regsosek terbagi menjadi tiga bagian. Pertama verifikasi keluarga, kedua pendataan keluarga dan ketiga FKP. Pelaksanaan FKP adalah bentuk perlibatan para Ketua RT dan Pemerintah untuk secara bersama memeriksa dan memverifikasi daftar keluarga hasil pendataan dalam pertemuan ini,” sebutnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa adapun output yang diharapkan dari FKP yang dilaksanakan hari ini secara musyawarah bersama untuk dapat terciptanya kesepakatan diantara ketua, pengurus serta tokoh masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan keluarga di masing-masing RT wilayah Kelurahan Nambo Jaya.
Sementara itu Nila Silviana Nova selaku Asisten Fasilitator 1 yang didampingi
Sobirin selaku Asisten Fasilitator 2 mengingatkan kepada seluruh para Ketua RT Kelurahan Nambo Jaya dimohon memeriksa peringkat kesejahteraan keluarga pada daftar yang telah kami bagikan.
“Jika ada perbedaan antara hasil pendataan dengan kondisi nyata, Ketua RT masing-masing wilayah dapat memberikan rekomendasi beserta catatan pada kolom yang telah disediakan. Rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian kami pada pemutakhiran data yang akan datang,” pesan Nila Silviana Nova. (agusatma)
