Transportasi Umum Massal Kota Tangerang, Prestasi atau Gengsi?

EB- Kota Tangerang merupakan daerah di Provinsi Banten yang memiliki transportasi publik yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Dan sebagai Kota penyangga ibu kota memiliki angka mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari ribuan orang melakukan mobilitas keluar-masuk Kota Tangerang setiap hari. Tidak heran, mobilitas ini kerap menjadi penyebab kemacetan di ruas-ruas jalan di Kota Tangerang.

Menyoal Transportasi Umum Massal milik Pemkot Tangerang, Aktivis Kota Tangerang Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja Saat ditemui awak media dikantor sekretariatnya menyampaikan beberapa kritikan terkait dengan pengelolaan transportasi publik tersebut. Rabu,6/3/2024.

Umar menjelaskan bahwa Pelaksanaan Transportasi Umum Massal Kota Tangerang ini sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan munculnya anggaran kegiatan
pengadaan armada angkutan dan Perencanaan Teknis Lokasi Halte BRT beberapa koridor. Selanjutnya pelaksanaan Operasional BRT di setiap koridor yang sejak tahun 2020 pelaksananya dilakukan secara penunjukan langsung kepada PT. Tiara Perkasa Mobil. Saat ini atau sejak tahun 2021 Dinas Perhubungan menyerahkan pengelolaan Bus Rapid Trans (BRT) dan si Benteng Kepada PT. TNG yang merupakan BUMD Milik Pemerintah Kota Tangerang.

“Sudah satu dekade lebih program Transportasi Publik ini berjalan, apakah ini dapat kita sebut sebagai prestasi atau hanya sebuah gengsi ? jika ini dianggap sebagai sebuah prestasi, apakah sudah mampu mengurangi kemacetan di Kota Tangerang? Apakah masayarakat sudah beralih menggunakan transportasi public ini? Faktanya kemacetan masih terjadi, bahkan armada transportasi publik ini bisa menambah kemacetan dan masayarakat yang menggunakan transpotasi public ini juga sangat rendah, ini dapat kita lihat dari kurangnya penumpang saat BRT maupun si Benteng beroperasional di setiap koridor atau trayek. Apalagi sekarang masyarakat semakin banyak yang menggunakan moda transportasi online dengan alasan efisiensi waktu dan kemudahan layanan” Ungkap Umar.

Lebih lanjut Umar menyampaikan bahwa penyediaan transportasi public oleh Pemerintah Kota Tangerang hanya menjadi sebuah gengsi semata, tujuan dari pelaksanaan dan penyediaan transportasi public ini sebenarnya tidak tercapai dan hanya membuang energi dan pemborosan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaannya yang sejak dari awal tidak memiliki konsep yang jelas dan profesional. Padahal anggaran untuk penyediaan dan operasional transportasi public ini jumlahnya mencapai puluhan milyar setiap tahunnya. Dulu dikelola oleh pihak ketiga/swasta melalui tender dengan Penunjukan Langsung, sekarang pengelolaanya diserahkan oleh Dishub kepada PT.TNG yang juga masih bekerjasama dengan pihak ketiga PT. Tiara Perkasa Mobil. Ini sudah sangat jelas menunjukan bahwa transportasi publik milik pemerintah tidak terkelola dengan baik dan berpotensi terjadinya praktek-praktek KKN.

“Saya mendesak kepada Pj Walikota Tangerang untuk segera melakukan evaluasi terkait program dan anggaran transportasi public ini. Efektifitas serta tujuan dari pelaksanaan penyediaan layanan trasnportasi public harus ditinjau Kembali jika hanya menjadi beban APBD tanpa tercapainya tujuan dari program tersebut. Kemacetan masih terjadi, animo Masyarakat cenderung menurun untuk menggunakan transportasi publik ini dan setiap tahun anggaran operasional semakin meningkat. Ini bisa dijadikan dasar untuk dilakukan evaluasi oleh Pj Walikota, dan apa yang saya sampaikan sebagai sebuah masukan serta kritik agar pelaksanaan penyediaan angkutan umum masal di Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, serta terbangunya kepercayaan public kepada pemerintah. (Roy)