EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
KOTA TANGERANG, EKSPRESIBANTEN.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (LSM GP2B) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang. Kritik ini menyasar pengelolaan paket proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pengecatan marka jalan yang dinilai tidak transparan dan sarat akan penyimpangan.
Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja, mengendus adanya indikasi kuat praktik “permainan bawah meja” dalam proses penentuan pelaksana kegiatan atau penyedia jasa. Ia menduga proses penunjukan pihak ketiga tidak dilakukan secara objektif, melainkan melalui pemufakatan terselubung.
“Kami melihat ada indikasi kuat penentuan penyedia jasa untuk paket PJU dan marka jalan ini dilakukan di bawah meja. Akibatnya, asas transparansi dalam tata kelola anggaran publik di Dishub Kota Tangerang patut dipertanyakan,” tegas Umar Atmaja dalam keterangan persnya.
Dugaan penyelewengan ini, lanjut Umar, berdampak langsung pada buruknya kualitas hasil pekerjaan di lapangan. Salah satu bukti fisik yang paling mencolok adalah kondisi marka jalan garis pembatas di sejumlah ruas jalan Kota Tangerang yang cepat pudar dan mengelupas.
“Banyak marka jalan yang ketebalannya tidak sesuai standar dan usianya sangat pendek. Kami menduga kuat pihak pelaksana menggunakan bahan material atau cat berkualitas rendah demi meraup keuntungan sepihak,” ujarnya.
Selain persoalan marka jalan, LSM GP2B juga menyoroti minimnya rambu-rambu lalu lintas dan terbengkalainya fasilitas PJU di wilayah Kota Tangerang. Umar menyayangkan anggaran besar yang rutin dikucurkan setiap tahun justru tidak dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.
“Setiap tahun anggaran untuk PJU dan rambu itu ada, tapi pelaksanaannya di lapangan sangat tidak maksimal. Pemeliharaan terhadap lampu-lampu PJU yang putus atau tidak berfungsi terkesan dibiarkan begitu saja. Akibatnya, banyak titik jalan yang gelap saat malam hari dan rawan kecelakaan,” tambah Umar.
Merespons kondisi ini, LSM GP2B mendesak Kepala Dishub Kota Tangerang untuk segera memberikan klarifikasi terbuka serta melakukan evaluasi total terhadap jajarannya. Mereka juga meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas terkait untuk turun tangan mengaudit proyek-proyek tersebut guna mencegah kerugian uang negara yang lebih besar.
(RY)
