EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
Kalimantan Timur – Ekspresi Banten, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi episentrum sorotan publik usai memilih bungkam dan enggan menemui massa aksi yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa malam (21/4/2026). Sikap diam tersebut muncul di tengah eskalasi konflik yang berujung ricuh, menandai retaknya komunikasi antara pemerintah dan rakyat yang seharusnya dilayani.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa Rudy Mas’ud meninggalkan kantor sekitar pukul 21.10 WITA, atau satu jam setelah aparat berhasil memukul mundur massa dengan pendekatan represif. Di bawah pengawalan ketat, ia berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter tanpa sepatah kata pun kepada awak media yang telah menanti klarifikasi.
Upaya sejumlah jurnalis untuk menggali respons atas tuntutan demonstran maupun insiden kericuhan tidak mendapat jawaban. Keheningan yang ditampilkan bukan sekadar absennya pernyataan, melainkan mencerminkan kekosongan komunikasi publik di saat krisis legitimasi sedang diuji.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa gubernur dan wakil gubernur berada di dalam gedung selama aksi berlangsung. Namun, keputusan politik diambil untuk tidak membuka ruang audiensi bagi massa.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.
Ketegangan mulai memuncak sejak pukul 18.00 WITA, ditandai dengan aksi saling lempar antara massa dan aparat. Situasi kian tak terkendali hingga polisi mengerahkan water cannon pada pukul 20.03 WITA untuk membubarkan kerumunan.
Aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama: evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan kepada DPRD agar memperkuat fungsi pengawasan. Namun, yang paling menyulut emosi publik adalah dugaan gaya hidup elitis pejabat di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
Sorotan tajam mengarah pada sejumlah alokasi anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Di antaranya, renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar yang mencakup fasilitas akuarium laut dan alat kebugaran, serta pengadaan kendaraan dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, sikap bungkam ini tidak hanya berimplikasi pada krisis komunikasi, tetapi juga berpotensi memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika kanal dialog ditutup, ruang spekulasi terbuka lebar, dan legitimasi kekuasaan menjadi taruhannya.
Situasi ini menegaskan bahwa respons pemerintah tidak lagi cukup diukur dari kebijakan, tetapi juga dari keberanian untuk hadir, mendengar, dan menjawab di hadapan rakyat. Tanpa itu, diam bukanlah netralitas—melainkan risiko politik yang terus membesar. (RR)
