EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
Bogor —Ekspresi Banten, Sorotan terhadap tata kelola pemasyarakatan kembali mengemuka setelah Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Ombudsman mengungkap adanya dugaan “klaster mewah” di area sekitar lapas yang disebut dihuni oleh warga binaan. Temuan itu menjadi perhatian serius karena bangunan yang ditemukan disebut memiliki fasilitas layaknya hunian apartemen, antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas dan meja makan.
Yang semakin memantik perhatian publik adalah keberadaan lebih dari 10 bangunan yang berada terpisah dari blok hunian utama. Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan mewah terparkir di kawasan tersebut, termasuk kendaraan yang diberitakan sebagai Toyota Alphard dan Fortuner.
Ombudsman menyatakan timnya sempat mengalami hambatan ketika hendak memasuki area blok warga binaan meski membawa surat tugas. Kondisi tersebut kemudian mendorong tim melakukan pemeriksaan terhadap area lain di sekitar lapas.
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menyebut fasilitas pada sejumlah bangunan tersebut menyerupai standar apartemen. Sementara Ombudsman menyatakan masih perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui siapa pengguna dan pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut.
Persoalan tersebut bukan sekadar mengenai kemewahan fasilitas. Jika benar terdapat perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu, maka publik tentu berhak mempertanyakan prinsip kesetaraan, transparansi, pengawasan serta standar pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Namun demikian, temuan Ombudsman tersebut belum otomatis membuktikan adanya pelanggaran pidana maupun siapa yang bertanggung jawab. Identitas penghuni, asal-usul fasilitas, kepemilikan kendaraan dan mekanisme penggunaan bangunan masih membutuhkan verifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut.
Ombudsman sendiri telah meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Lapas Cibinong serta memastikan tidak terdapat fasilitas maupun perlakuan terhadap warga binaan yang bertentangan dengan ketentuan pemasyarakatan.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah: siapa yang dapat mengakses hunian tersebut, bagaimana fasilitas itu bisa berada di kawasan lapas, serta apakah terdapat mekanisme khusus yang membuat sebagian warga binaan memperoleh perlakuan berbeda. (Red)
