EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
Jakarta —Ekspresi Banten, praktik korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki babak yang jauh lebih serius setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026.
Yang membuat publik tercengang bukan sekadar jumlah pihak yang diamankan, melainkan skala uang yang kemudian disita.
Sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing ditemukan dalam koper, kardus, serta boks. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Kalau dulu korupsi identik dengan amplop, kemudian naik kelas menjadi tas, kini publik diperlihatkan sebuah pemandangan yang jauh lebih mencolok: koper dan boks yang berisi uang dalam jumlah fantastis.
Ini bukan sekadar soal ukuran koper.
Ini soal bagaimana sebuah layanan publik yang seharusnya bekerja berdasarkan hukum, prosedur, dan kepastian administrasi justru diduga disusupi transaksi uang.
Dari “kode dua” sampai koper miliaran
Dalam perkara yang diungkap KPK, pengurusan pembukaan blokir HGB dan pemecahan sertifikat di Kabupaten Bogor diduga menjadi salah satu pintu masuk transaksi.
KPK mengungkap adanya permintaan uang yang disebut menggunakan kode tertentu. Dalam salah satu rangkaian transaksi, PT Summarecon Agung Tbk disebut menyerahkan Rp1,5 miliar melalui pihak perantara kepada Erwin. Sebagian uang lainnya, sekitar Rp200 juta, disebut diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung.
Ironisnya, ketika urusan sertifikat tanah yang menyangkut kepastian hukum masyarakat dan dunia usaha diduga dapat dipengaruhi oleh transaksi uang, maka pertanyaan publik menjadi jauh lebih besar:
Apakah prosedur administratif masih menjadi panglima, atau uang mulai mengambil alih fungsi aturan?
Tentu, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Empat nama yang disebut sebagai orang kepercayaan
Perkara ini semakin menarik perhatian karena KPK menyebut empat tersangka sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Namun, status mereka sebagai tersangka dalam perkara ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Menteri ATR/BPN terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Bahkan, KPK menyatakan kemungkinan memanggil Nusron Wahid bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Karena itu, titik pentingnya bukan sekadar siapa yang berada di sekitar seorang pejabat.
Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana jaringan transaksi tersebut bekerja, siapa yang memerintah, siapa yang menerima, siapa yang menghubungkan, dan apakah terdapat pola yang lebih luas di dalam birokrasi pertanahan.
KPK membuka pintu perkara lain
Babak berikutnya justru berpotensi lebih besar.
KPK menyatakan menemukan dugaan penerimaan lain dan gratifikasi yang berkaitan dengan mutasi, promosi, serta layanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Artinya, perkara ini tidak lagi semata-mata berbicara tentang satu pengurusan HGB.
Jika dugaan tersebut nantinya terbukti, maka persoalannya dapat berkembang menjadi pertanyaan fundamental mengenai tata kelola birokrasi pertanahan: apakah transaksi ilegal hanya terjadi pada satu kasus, atau ada pola lain yang selama ini belum terungkap?
Di sinilah publik berhak menunggu kerja penyidik.
Bukan dengan penghakiman di media sosial, tetapi dengan membuka fakta satu demi satu.
Rp106,3 miliar dan pertanyaan yang jauh lebih mahal
KPK menyebut uang yang disita mencapai sekitar Rp106,3 miliar, terdiri atas rupiah dan sejumlah mata uang asing. Uang tersebut dikemas dalam koper, kardus, dan boks.
Angka tersebut membuat kasus ini menjadi salah satu OTT dengan barang bukti uang tunai terbesar yang diungkap KPK.
Dan di balik tumpukan uang itu terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar menghitung lembar demi lembar:
Berapa banyak kepentingan publik yang berpotensi dikorbankan ketika layanan pertanahan diduga dapat dipengaruhi uang?
Tanah bukan sekadar komoditas.
Di atas tanah terdapat rumah rakyat, kawasan industri, investasi, ruang hidup, dan masa depan masyarakat. Sertifikat bukan sekadar selembar dokumen, melainkan instrumen kepastian hukum.
Karena itu, jika pelayanan pertanahan benar-benar dapat diperdagangkan, maka yang rusak bukan hanya administrasi.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara.
KPK kini memegang pekerjaan besar: mengurai siapa berada di mana, uang mengalir dari siapa kepada siapa, untuk kepentingan apa, dan apakah ada jaringan yang lebih luas.(Red)
