Wakil Rakyat, Etika, dan Video Permintaan Maaf yang Datang Setelah Viral

Ekspresi Banten, Drama politik dari Jember kembali menyuguhkan episode yang sulit disebut edukatif, namun terlalu sayang jika dilewatkan. Setelah publik dibuat geleng kepala oleh aksi Achmad Syahri Assidiqi—atau yang akrab disapa Ra Syahri—yang tertangkap kamera merokok sambil bermain gim di tengah rapat resmi membahas isu kesehatan dan stunting, kini sang legislator akhirnya muncul ke ruang publik. Bukan lewat forum klarifikasi terbuka, bukan pula lewat konferensi pers penuh argumentasi, melainkan lewat video permintaan maaf berdurasi singkat yang beredar pada Rabu malam, 13 Mei 2026.

Video itu disebarkan melalui Hanan Kukuh Ratmono, hanya beberapa jam sebelum agenda sidang etik di Mahkamah Partai. Timing yang, tentu saja, membuat publik bertanya: ini refleksi moral… atau refleks politik?

Dengan wajah serius, intonasi lirih, dan ekspresi yang mencoba meyakinkan publik bahwa penyesalan benar-benar hadir, Syahri mengaku khilaf. Ia meminta maaf kepada masyarakat Jember, kepada pimpinan partai, bahkan kepada Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan siap menerima segala konsekuensi atas tindakannya.

Secara narasi, lengkap. Secara gestur, meyakinkan. Secara politik, terlambat.

Sebab publik telanjur menyaksikan sebuah ironi yang terlalu vulgar untuk dilupakan: ketika forum resmi membahas persoalan stunting, layanan kesehatan, dan nasib rakyat kecil, seorang wakil rakyat justru terlihat sibuk menaikkan level permainan di layar ponselnya sambil mengepulkan asap rokok. Sebuah potret yang bukan hanya melukai etika kelembagaan, tetapi juga mencederai makna representasi.

Peristiwa yang terjadi dalam rapat Komisi D DPRD Jember pada 11 Mei 2026 itu kini resmi diproses internal oleh Partai Gerindra. Majelis Kehormatan partai bahkan telah menjadwalkan sidang etik terhadap yang bersangkutan pada Jumat, 15 Mei 2026.

Namun seperti biasa, pengadilan paling keras bukan berada di ruang sidang partai—melainkan di ruang komentar media sosial.

Netizen tak membeli narasi “khilaf”.

“Kalau nggak viral, mungkin masih lanjut push rank.”

“Maafnya muncul setelah surat panggilan turun.”

“Yang salah bukan videonya. Yang salah ya perilakunya.”

Komentar-komentar itu memang satir. Tapi di balik satire, ada kemarahan publik yang nyata.

Karena rakyat sebenarnya tidak sedang menuntut kesempurnaan dari wakilnya. Mereka hanya meminta satu hal sederhana: hadir secara utuh ketika membicarakan nasib rakyat.

Dan ketika seorang legislator baru merasa bersalah setelah kamera bekerja lebih jujur daripada nuraninya, maka pertanyaannya bukan lagi soal maaf diterima atau tidak…

Melainkan, masih pantaskah ia terus duduk di kursi yang dibiayai rakyat?