Polemik Distribusi Kompensasi di Griya Sutera: Warga Pertanyakan Keadilan dan Skala Prioritas

Griya Sutera, Balaraja — Ekspresi Banten, 

Pasca bencana yang melanda kawasan Griya Sutera, upaya pemulihan yang semestinya menjadi ruang solidaritas justru memunculkan polemik baru di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan keresahan terkait pembagian dana kompensasi yang dinilai belum merata dan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat dampak yang dialami masing-masing wilayah.

Keresahan tersebut bahkan sempat berujung pada ketegangan antarsesama warga. Akar persoalan disebut bukan semata soal nominal, melainkan soal rasa keadilan dan transparansi dalam proses distribusi bantuan.

Hal yang mengejutkan, beberapa warga yang secara sukarela ikut berjaga pada malam hari—memantau kondisi lingkungan, pasang surut air, serta membantu menjaga keamanan kawasan—mengaku tidak menerima uang jaga, padahal pada fase awal bencana pihak pengembang disebut telah menggelontorkan dana sebesar Rp20 juta. Dana tersebut, menurut keterangan warga, diperuntukkan bagi dapur umum serta mendukung warga yang berjaga malam demi keselamatan bersama.

“Kami berjaga bukan untuk imbalan, tapi ketika ada dana dan ternyata tidak sampai kepada yang bertugas, itu menyisakan tanda tanya,” ungkap salah satu warga dengan nada prihatin.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh tim warga yang dibentuk secara swadaya, wilayah dengan dampak paling signifikan berada di Blok F, G, dan H. Sementara itu, Blok A disebut hanya mengalami dampak ringan. Namun demikian, dana sebesar Rp20 juta disebut diserahkan kepada Ketua RW berinisial E untuk wilayah Blok A, dengan alasan adanya warga yang terdampak, meski jumlahnya relatif terbatas.

Kondisi ini memunculkan kritik dari warga terdampak berat yang merasa skala prioritas belum dijalankan secara proporsional. Mereka menilai bahwa narasi “terdampak” semestinya tidak disamaratakan, melainkan diukur berdasarkan tingkat kerugian dan risiko yang nyata di lapangan.

“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin pembagian yang adil dan terbuka. Jangan sampai solidaritas warga justru terkikis oleh tata kelola yang tidak jelas,” ujar warga lainnya.

Polemik ini menjadi refleksi penting bahwa dalam situasi krisis, transparansi, pendataan akurat, dan komunikasi terbuka merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Warga berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan, agar bantuan dan kompensasi benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, serta tidak menimbulkan konflik horizontal di kemuhdian hari. (RR)