EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
Tangerang — Ekspresi Banten, Penambahan tujuh Rukun Tetangga (RT) dan satu Rukun Warga (RW) di Desa Jatimulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, memantik kritik keras dan dugaan adanya manuver politik menjelang proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatimulya, Damanhuri, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah maupun konsultasi formal terkait pembentukan struktur kewilayahan baru tersebut. Menurutnya, BPD sebagai lembaga representatif desa memiliki fungsi strategis dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah desa berjalan sesuai mekanisme regulatif.
“BPD tidak mengetahui dan tidak pernah diajak musyawarah mengenai pembentukan 7 RT dan 1 RW itu. Padahal BPD wajib dilibatkan dalam proses tersebut,” tegasnya.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penambahan RT dan RW tersebut diduga beririsan dengan agenda politik menjelang pelaksanaan PAW Kepala Desa Jatimulya. Struktur baru itu dinilai berpotensi menjadi instrumen penambah basis suara bagi kandidat tertentu.
Saat ini Desa Jatimulya masih dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa, Haji Franky, yang menggantikan posisi kepala desa sebelumnya hingga terpilihnya kades definitif hasil PAW.
Sorotan publik semakin menguat setelah Ronny, Ketua LSM Gempar Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Tangerang, mendesak BPD agar mengambil langkah konkret. Ia menilai percepatan PAW menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari potensi manuver kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami mendesak BPD segera mengirimkan surat resmi agar proses PAW tidak kembali ditunda. Masyarakat membutuhkan kepala desa definitif untuk menjamin stabilitas pemerintahan desa,” ujarnya.
Kehadiran kepala desa definitif dinilai menjadi faktor krusial dalam menjaga efektivitas pelayanan publik, pembangunan desa, serta keberlanjutan program strategis yang selama ini berjalan stagnan di bawah kepemimpinan PJ.
Hingga berita ini diterbitkan, PJ Kepala Desa Jatimulya belum memberikan keterangan resmi mengenai polemik tersebut maupun dugaan adanya kepentingan tertentu di balik penambahan RT dan RW. (RR)
