EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
Kota Tangerang, EkspresiBanten.id – Rapat paripurna DPRD dan Pemkot Tangerang yang digelar pada 27 November 2025 telah menyetujui APBD 2026 sebesar Rp5,5 triliun. Anggaran Tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat serta operasional OPD dan pegawai.
Beberapa prioritas anggaran lainnya meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pengembangan SDM sesuai RPJMD. Pada rapat paripurna tersebut, DPRD juga mempertahankan program pendidikan seperti BOP untuk sekolah swasta dan program Tangerang Cerdas. Untuk pemberdayaan ekonomi, disiapkan bantuan modal Rp20 juta bagi masyarakat miskin ekstrem. Anggaran UHC, PBI, dan jaminan kesehatan tetap dipertahankan sebagai layanan dasar.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan daya saing SDM, ekonomi berkeadilan, infrastruktur inklusif, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Walikota Tangerang merinci, Pendapatan Daerah 2026 sebesar Rp5,13 triliun, terdiri dari PAD Rp3,20 triliun dan Pendapatan Transfer Rp1,92 triliun. Adapun Belanja Daerah mencapai Rp5,53 triliun untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan non-dasar, urusan pilihan, dan kebutuhan pemerintahan lainnya.
Menyoal persetujuan dan alokasi APBD Kota Tangerang tahun 2026, Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (GP2B), dalam keterangannya menyatakan besarnya APBD yang mencapai Rp5,53 triliun seharusnya menjadi modal kuat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar disektor Pendidikan dan Kesehatan .
“Dengan anggaran sebesar itu, kebutuhan dasar seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan semestinya menjadi prioritas utama. Selain itu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan harus lebih ditingkatkan,” ujar Umar.
Menurut Umar, hingga kini masih ada ruas jalan di Kota Tangerang yang mengalami kerusakan berat, berlubang, bergelombang, dan minim perawatan. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi ekonomi.
LSM GP2B juga menyebut, selain sektor insprastruktur, pelayanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan harus menjadi perhatian serius Pemkot Tangerang. Seperti sarana dan prasarana Pendidikan dan alat Kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“APBD Kota Tangerang berasal dari uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, untuk itu kami mengajak seluruh elemen Masyarakat kota Tangerang untuk bersama mengawasi seluruh program kegiatan dan penggunaan APBD tahun 2026 agar sesuai dengan RPJMD dan visi misi Kepala Daerah. selain itu, Optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Tutup Umar
(A120Y)
