EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
TANGERANG — Ekspresi Banten, Sorotan publik terhadap keberadaan Mobil Siaga di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kembali membuka diskursus lama soal efektivitas dan tata kelola pemanfaatan aset hasil aspirasi legislatif. Kendaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2021 itu kini menjadi perhatian setelah muncul dugaan tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.
Berdasarkan penelusuran, Mobil Siaga tersebut merupakan hasil pengajuan aspirasi anggota legislatif dan secara administratif diserahkan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bukit Tiara. Dalam dokumen kendaraan, status kepemilikan hingga kini masih tercatat atas nama KPM, tanpa adanya proses balik nama maupun pengalihan kepemilikan. Keberadaan dokumen berupa STNK dan BPKB tersebut pun masih ada dalam kepenguasaan KPM Bukit Tiara, dan telah disaksikan langsung oleh Jurnalis bahwa fisik mobil, beserta STNK, dan BPKB mobil APV tersebut masih ada di desa Pasir Jaya dan dipegang oleh Bendahara KPM yang bersangkutan.
Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan kendaraan tersebut kerap berada di halaman rumah seorang anggota dewan, sehingga memunculkan dugaan penggunaan untuk kepentingan pribadi. Namun setelah diklarifikasi dari pihak terkait menyebutkan bahwa keberadaan unit tersebut bersifat situasional yang mana waktu itu dikendarai oleh Ketua KPM membawa Logistik untuk kegiatan sosial tahunan berupa tali kasih kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Mobil Siaga difungsikan sebagai sarana pengangkut logistik bantuan sosial, bukan sebagai kendaraan operasional pribadi. Penggunaan ini, menurut keterangan sumber internal, masih berada dalam koridor fungsi sosial sebagaimana tujuan awal pengadaan kendaraan.
“Secara administrasi, kendaraan itu masih tercatat atas nama penerima manfaat. Tidak ada proses balik nama ataupun pengalihan kepemilikan.” ungkap salah satu sumber yang memahami alur penyaluran dan pertanggungjawaban aset tersebut. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pun masih ada di tangan KPM yang masih dipegang oleh Bendahara KPM Bukit Tiara, dan *tidak benar* BPKB tersebut berada di tangan Anggota DPRD berinisial NT.
“Berhubung tidak adanya uang perawatan dari pemerintah, pengurus KPM meminta bantuan kepada Ibu NT dalam membayarkan pajak terakhir”, pada masa pemutihan pajak, Ujar Bendahara KPM tersebut.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa, Adanya isu yang menyampaikan mobil siaga tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi seorang Anggota Dewan Kabupaten Tangerang Inisial NT itu tidaklah benar dan sangat menyesatkan.
Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa persepsi visual di ruang publik kerap kali lebih cepat membentuk opini dibandingkan verifikasi administratif. Di sinilah peran klarifikasi, keterbukaan data, dan kontrol sosial menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. (Red)
