EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
Tangerang — Ekspresi Banten,Fakta mencengangkan terungkap dari hasil penelusuran lapangan terhadap salah satu unit kendaraan operasional milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang. Berdasarkan data yang ditemukan di platform resmi pajak kendaraan bermotor, kendaraan tersebut tercatat mati pajak sejak Januari 2025, padahal anggaran pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan telah dianggarkan sebesar Rp19.400.000 dalam tahun berjalan.
Temuan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, terutama terkait transparansi dan tanggung jawab pengelolaan aset daerah di bawah naungan RSUD Kota Tangerang.
“Seharusnya kendaraan operasional itu sudah diperpanjang pajaknya dan berganti plat sesuai aturan. Namun faktanya, masih mati pajak hingga saat ini. Padahal, anggarannya sudah jelas tersedia,” tegas salah satu wartawan saat melakukan investigasi di lapangan, Senin dini hari (27/10/2025).
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa terdapat indikasi kelalaian administrasi atau bahkan penyimpangan penggunaan anggaran. Sejumlah aktivis masyarakat pun angkat suara atas temuan ini.
“Kalau anggarannya sudah ada, tapi pajaknya tidak dibayarkan, berarti patut diduga dana tersebut dialokasikan untuk hal lain. Pemerintah Kota Tangerang dan Inspektorat harus segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen RSUD Kota Tangerang,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebut namanya.
Kasus ini memunculkan keprihatinan publik terhadap manajemen aset di lingkungan pemerintah daerah. RSUD sebagai institusi pelayanan kesehatan seharusnya menjadi contoh dalam hal tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi negara, bukan justru menciptakan preseden buruk yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Pemerintah Kota Tangerang diharapkan tidak tinggal diam dan segera melakukan audit komprehensif serta evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan anggaran di RSUD Kota Tangerang. Transparansi dan integritas harus kembali ditegakkan agar kejadian seperti ini tidak menjadi budaya di tubuh birokrasi daerah. (Roren)
