EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
JAKARTA – Ekspresi Banten, Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai persoalan operasional yang mencuat pasca penetapan dan penahanan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada awal Juni 2026. Di tengah upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program strategis nasional tersebut, gelombang keresahan mulai dirasakan para mitra pelaksana di lapangan.
Salah satu potret kegelisahan itu terekam dalam video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sejumlah mitra MBG tampak meluapkan kekecewaan di kantor BGN karena mengaku belum memperoleh kejelasan terkait pembayaran investasi yang telah mereka tanamkan untuk membangun dan mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak mitra mengaku telah menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah untuk memenuhi standar operasional dapur MBG, mulai dari pembangunan fasilitas, pengadaan peralatan, hingga perekrutan tenaga kerja. Namun hingga kini, sebagian dari mereka mengaku masih menunggu kepastian pencairan dana yang menjadi hak mereka.
Situasi semakin kompleks ketika dampak pasca-penangkapan mantan petinggi BGN mulai terasa di berbagai daerah. Sejumlah dapur SPPG dilaporkan menghentikan operasional sementara akibat tersendatnya aliran pendanaan. Data yang beredar menunjukkan sedikitnya 195 dapur SPPG di Nusa Tenggara Barat berhenti beroperasi, disusul 12 dapur di Sumatera Selatan, 19 dapur di Lumajang, tujuh dapur di Banda Aceh, dan dua dapur di Sabang.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak lagi sebatas isu administratif, melainkan telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan layanan pemenuhan gizi yang menjadi tulang punggung program MBG.
Secara substansi, akar persoalan berada pada belum cairnya dana operasional kepada para mitra. Di sisi lain, para pengelola dapur disebut tidak diperkenankan melakukan talangan dana secara mandiri. Kondisi tersebut menempatkan para pelaksana lapangan dalam posisi sulit karena harus menjaga keberlangsungan layanan tanpa memiliki ruang fiskal yang memadai.
Di tengah ketidakpastian tersebut, berbagai spekulasi dan dugaan terkait tata kelola program mulai berkembang di ruang publik. Dugaan praktik jual beli titik dapur hingga persoalan transparansi pengelolaan program menjadi topik perbincangan yang meluas, mulai dari kalangan akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum.
Pengamat menilai, situasi ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas dan tata kelola Program MBG yang sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Merespons kondisi tersebut, Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, mengambil langkah moratorium pembukaan dapur SPPG baru. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang evaluasi menyeluruh terhadap sekitar 27 ribu unit SPPG yang telah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap persiapan.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya rasional untuk memastikan fondasi program tetap kuat sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut. Sebab, di tengah berbagai persoalan yang muncul, penguatan tata kelola, transparansi anggaran, serta kepastian pembayaran kepada mitra menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.
Kini publik menunggu jawaban atas pertanyaan yang semakin mengemuka: apakah persoalan yang terjadi hanya gangguan transisi pasca-pergantian kepemimpinan, atau justru menjadi indikasi adanya masalah struktural yang lebih dalam di tubuh BGN?
Yang pasti, di tengah harapan besar terhadap Program MBG sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, kejelasan, akuntabilitas, dan kepastian hukum menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Sebab tanpa tata kelola yang kokoh, program sebesar apa pun berisiko kehilangan kepercayaan dari pihak yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaannya di lapangan. (Ronny.R)
