PANDEGLANG-EKSPRESI BANTEN, Wacana pemindahan atau relokasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari Wakil Bupati Pandeglang, Ling Andri Supriadi.
Ling menilai, rencana relokasi satwa langka yang menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Pandeglang tersebut perlu dikaji secara komprehensif. Menurutnya, pemindahan satwa dengan status sangat terancam punah tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan mitigasi bencana, tetapi juga harus memperhitungkan risiko keselamatan, kemampuan adaptasi, serta keberhasilan konservasi di lokasi tujuan.
Ia bahkan mengingatkan pengalaman kematian badak jawa bernama Musofa setelah dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, pada November 2025.
“Jangankan perpindahan antarpulau, perpindahan translokasi Musofa kemarin hanya dua hari bertahannya langsung mati. Nah, ini harus dijadikan pelajaran oleh pihak TNUK dan pihak terkait. Hanya geser lokasi saja mati,” kata Ling di Pandeglang, Senin (16/11/2026).
Sebagai informasi, Musofa dipindahkan dari habitat awalnya pada 3 November 2025 dan tiba di JRSCA pada 5 November 2025. Namun, dua hari berselang, tepatnya 7 November 2025, Musofa dilaporkan mengalami kondisi kritis hingga akhirnya mati.
Pemindahan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari strategi konservasi jangka panjang, termasuk upaya pengembangbiakan yang lebih sistematis melalui pendekatan teknologi reproduksi berbantuan atau Assisted Reproductive Technology (ART), biobank, hingga pengembangan teknologi genetika.
Hasil pemeriksaan yang disampaikan pihak TNUK menyebutkan adanya penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak, infeksi parasit, serta indikasi degenerasi jaringan pada tubuh Musofa.
Bagi Ling, peristiwa tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah maupun pemangku kepentingan mengambil keputusan lebih jauh terkait pemindahan badak jawa ke luar habitat alaminya.
Ia juga menegaskan bahwa badak jawa bukan sekadar satwa endemik yang memiliki nilai ekologis tinggi, melainkan bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang. Bahkan, keberadaan badak jawa telah menjadi simbol yang melekat dalam lambang Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
“Kenapa saya menolak, bahwa badak jawa ikon Kabupaten Pandeglang, ada di logo Pemkab. Kalau jadi dipindah apakah ikon Pandeglang berganti atau seperti apa? Itu yang juga harus dikaji secara komprehensif,” ujarnya.
PENGUATAN PENGAWASAN LEBIH PENTING
Di sisi lain, Ling mendorong agar seluruh pihak memprioritaskan penguatan pengamanan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk menjaga kelestarian ekosistem dan habitat alami badak jawa.
Ia turut menyoroti pentingnya koordinasi antara Balai TNUK dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, terutama menyangkut pengawasan kawasan konservasi dan langkah antisipasi terhadap berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keberlangsungan populasi badak jawa.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada patroli rutin semata. Sistem pengamanan harus diperkuat melalui pengawasan berlapis, transparansi, serta evaluasi terhadap potensi kelemahan pengelolaan kawasan.
“Seperti apa antisipasi dari pihak TNUK, jangan sampai perburuan ini ada ordal (orang dalam) yang mengetahui perburuan tersebut. Nah, ini harus kita antisipasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan satwa langka membutuhkan integritas seluruh unsur yang terlibat. Ancaman terhadap badak jawa tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga potensi gangguan manusia yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut.
BADAK JAWA DAN MASA DEPAN KONSERVASI UJUNG KULON
Sebelumnya, wacana relokasi sejumlah badak jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi bencana alam di kawasan Ujung Kulon.
Dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), Hashim menyinggung ancaman gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap keberlangsungan populasi badak jawa.
Ia mengungkapkan adanya gagasan untuk memindahkan sebagian badak jawa ke Alas Purwo sebagai salah satu langkah mitigasi risiko kepunahan akibat bencana. Rencana tersebut disebut berpeluang memperoleh dukungan melalui skema pendanaan konservasi dari lembaga donor maupun investor.
Namun, bagi Ling, upaya penyelamatan badak jawa tidak seharusnya langsung diarahkan pada pemindahan habitat. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan keamanan kawasan TNUK, memperkuat pengawasan, serta mempertahankan kualitas lingkungan yang selama ini menjadi habitat alami satwa tersebut.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai berbagai kepentingan di balik wacana relokasi dan tetap menempatkan kepentingan konservasi sebagai prioritas utama.
“Lebih baik kita fokus mengawal dan mempertahankan badak jawa ini, jangan dipindahkan dari TNUK. Kalau misalkan badak jawa bertahan, maka TN Ujung Kulon akan aman, baik hal-hal yang dikhawatirkan adanya tambang emas. Makanya saya menegaskan bahwa badak jawa ini mustika Kabupaten Pandeglang, sebagai penjaga Ujung Kulon,” ungkapnya.
Sikap Wakil Bupati Pandeglang tersebut sekaligus membuka ruang diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan konservasi badak jawa di Indonesia. Di satu sisi, mitigasi bencana dan upaya membangun populasi cadangan merupakan pertimbangan penting. Namun, di sisi lain, keselamatan satwa, kesiapan habitat tujuan, serta kajian ilmiah yang mendalam harus menjadi landasan utama.
Sebab, menyelamatkan badak jawa bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Lebih dari itu, diperlukan strategi konservasi yang terukur, transparan, dan berkelanjutan agar salah satu warisan keanekaragaman hayati Indonesia tersebut tidak semakin dekat dengan ambang kepunahan. (RR)
EkspresiBanten.id Partisipatif, Informatif & Aktif Berbagi Berita
