Agen pulsa murah
Oplus_16908288

Tuntutan Mahasiswa Menggema, Pemkot Tangerang Tegaskan Komitmen Evaluasi Tunjangan Dewan


Ekspresi Banten-Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Tangerang. Regulasi yang menuai sorotan publik ini kini tengah dievaluasi secara menyeluruh dengan menekankan prinsip transparansi dan kepastian hukum.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkot Tangerang, Mualim, menuturkan bahwa sejak Wali Kota menginstruksikan evaluasi, tim internal Pemkot langsung bergerak melakukan kajian awal.

“Evaluasi ini sedang berjalan dan menjadi perhatian serius. Kajian penting dilakukan sebagai tahapan awal sebelum menentukan langkah lebih lanjut, sehingga setiap keputusan yang diambil nantinya benar-benar sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkap Mualim, Selasa (16/9/2025).

Baca Juga:  Aksi Solidaritas, Forwat Geruduk Kantor Walikota Tangsel

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tangerang, Lia Dahlia, menegaskan bahwa perubahan ataupun pencabutan regulasi tidak bisa dilakukan secara instan. Seluruh mekanisme harus ditempuh sesuai prosedur, mulai dari usulan, pembahasan, harmonisasi, hingga fasilitasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.

“Semua ada jalurnya. Saat ini evaluasi sedang berjalan, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena proses ini dilakukan secara transparan, terbuka, dan sesuai aturan perundang-undangan,” jelas Lia.

Ia menambahkan, Sekretariat DPRD bersama Pemkot Tangerang juga tengah menyiapkan langkah konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri agar evaluasi berjalan cepat, tepat, dan tetap dalam koridor hukum.

“Prinsipnya, aspirasi masyarakat pasti kami dengar dan tindaklanjuti. Pemkot ingin memastikan setiap kebijakan sejalan dengan kebutuhan publik, bukan sekadar aturan di atas kertas,” tegasnya.

Baca Juga:  Sambut HUT RI Ke-80, DPMPTSP Kota Tangerang Luncurkan Program “NIB Merdeka” dengan Strategi Jemput Bola

Dengan demikian, Pemkot Tangerang menegaskan bahwa evaluasi Perwal 14/2025 dilakukan secara serius, terukur, dan berbasis mekanisme hukum, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberi rasa adil serta kepastian bagi seluruh pihak.

Adapun gelombang protes terkait tunjangan anggota Dewan sempat mewarnai suasana di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan Gedung DPRD pada Senin (15/9/2025) sore. Demonstrasi yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu mendesak agar hasil evaluasi dibuka ke ruang publik sebagai wujud transparansi pemerintah terhadap rakyat. (Roren)


Baca Juga

DPD PERANK Soroti Maraknya Peredaran Narkoba di Tangerang, Umar Atmaja: Kami Siap Bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum

TANGERANG –Ekspresi Banten, Aktivis dari Perkumpulan Anti Narkoba (PERANK), Umar Atmaja, menyoroti persoalan peredaran gelap …

Agen pulsa murah